![]() |
rumah subsidi, 14 meter persegi, properti Indonesia, hunian kumuh, pembangunan kota, Media Nusantara |
Pemerintah Usulkan Rumah Subsidi Kecil: Solusi Luas Lahan atau Masalah Baru?
Desain rumah subsidi dengan luas hanya 14 meter persegi kembali menjadi perbincangan hangat. Wacana pemerintah ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pakar dan pengamat tata ruang. Media Nusantara merangkum berbagai pendapat dan implikasi sosial dari kebijakan ini.
Standar PUPR dan Kritik dari Pakar Properti
Menurut Lukito Nugroho, pengamat properti, rumah berukuran 14 m2 tidak sesuai dengan standar Kementerian PUPR yang menetapkan kebutuhan ruang minimal 9 m2 per individu. Artinya, rumah tersebut hanya layak huni oleh satu atau dua orang maksimal. Jika dihuni keluarga, rumah berisiko menjadi hunian tidak layak dan sempit.
Potensi Penataan Kota Jadi Semrawut
"Tujuan rumah subsidi seharusnya menggantikan kawasan kumuh dengan hunian yang lebih layak. Kalau rumah sempit seperti ini justru berpotensi menciptakan kawasan baru yang tidak teratur dan padat penduduk," ujar Lukito.
Rumah 14 m2: Ancaman bagi Kesehatan Mental?
Lingkungan Kumuh = Tekanan Mental
"Hunian sempit bukan sekadar masalah ukuran, tapi menyangkut kualitas hidup jangka panjang," ujar Lukito.
Rumah Kosong dan Masalah Baru
Perluas Konsep Rumah Susun
Komentar Ali Tranghanda: Rumah Sempit = Kemunduran
Aspek Sosial yang Harus Diperhatikan
Rumah Layak = Keluarga Sejahtera
Media Nusantara Soroti Kebijakan PKP
Dalam kunjungannya, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan bahwa rumah 14 m2 adalah opsi, bukan keharusan. Namun banyak pihak meminta agar pemerintah menghentikan proyek ini dan memprioritaskan desain hunian yang manusiawi.
Navigasi Internal
Eksternal Link Relevan
PUPR: Standar Minimal HunianPeraturan Menteri PKP Tentang Rumah Subsidi
Suaramu Penting! Apakah kamu setuju rumah subsidi hanya 14 m2? Yuk, berikan komentar dan opini kamu di kolom diskusi Media Nusantara. Jangan lupa ikuti kami di Instagram dan Facebook untuk update terkini!
💬 Ingin tahu lebih lanjut tentang properti, rumah subsidi, dan kebijakan kota? Baca artikel pilihan lainnya hanya di Media Nusantara.
Media Nusantara berkomitmen membangun jurnalisme berbasis fakta, logika, dan empati. Kami akan terus mengawal kebijakan perumahan agar tetap mengutamakan hak warga atas hunian layak.
Media Nusantara berkomitmen membangun jurnalisme berbasis fakta, logika, dan empati. Kami akan terus mengawal kebijakan perumahan agar tetap mengutamakan hak warga atas hunian layak.
0 Komentar